Sanksi Tidak Atau Terlambat Menyampaikan SPT

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi adalah 31 Maret dan untuk Wajib Pajak Badan adalah 30 April. Bagi Wajib Pajak yang tidak melaporkan atau terlambat melaporkan SPT dikenakan sanksi administrasi berupa:

  1. SPT Tahunan PPh orang pribadi Rp 100 ribu;
  2. SPT Tahunan PPh badan Rp 1 juta;
  3. SPT Masa PPN Rp 500 ribu;
  4. SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu.
Namun ada pengecualian untuk Wajib Pajak yang memiliki kriteria seperti dibawah ini
  1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
  3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
  4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
  5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
  7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
  8. Wajib Pajak lain yaitu Wajib Pajak yang dalam keadaan antara lain : kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom atau aksi terorisme, perang antar suku atau kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.

Untuk Wajib Pajak berstatus karyawan, umumnya hanya memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan saja. Untuk menghindari keterlambatan, ada baiknya dikerjakan diawal tahun segera setelah mendapatkan bukti potong dari bendahara / bagian keuangan tempat rekan wajib pajak bekerja. Apalagi saat ini Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki layanan penyampaian SPT secara online melalui efiling. Jadi perlu lagi antri di kantor pajak untuk menyampaikan SPT. Cukup membuat efin satu kali saja untuk bisa melaporkan SPT ditahun-tahun berikunya secara online.

Sanksi Tidak Atau Terlambat Menyampaikan SPT